Makalah Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah tentang “Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa”. Sebagai mata pelajaran Sejarah Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan bantuan dalam penyusunan tugas ini sehingga penyusunan makalah dapat dibuat dengan sebaik-baiknya.

Dalam penyusunan makalah ini saya menemui berbagai hambatan. Saya menyadari bahwa karya tulis yang tersusun ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan bermanfaat, demi kesempurnaan makalah ini saya memohon ampun dan rahmat-Nya semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Indonesia, September 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang terdiri dari 17.500 pulau, lebih dari 300 kelompok etnik 1.340 suku bangsa, 6 agama resmi dan belum termasuk beragama aliran kepercayaan, serta 737 bahasa. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas keberuntungan bangsa kita yang hingga kini tetap bersatu dalam keberagaman meskipun berbagai konflik dan pergolakan sempat berlangsung di masyarakat.

Dalam sejarah republik ini, konflik dan pergolakan dalam skala yang lebih besar bahkan pernah terjadi. Bila sudah begitu, lantas siapa pihak yang paling dirugikan? Tak lain adalah masyarakat, bangsa kita sendiri. Karenanya dalam bab ini kita akan pelajari beberapa pergolakan besar yang pernah yang pernah berlangsung di dalam negeri kita akibat ketegangan politik selama rentang tahun 1948-1965.

Tahun 1948 ditandai dalam pecahnya pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka, yaitu pemberontakan PKI Madiun, sedangkan tahun 1965, merupakan tahun di mana berlangsung G30S/PKI yang berusaha merebut kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila, mengapa penting hal ini kita kaji agar kita tahu, dan dapat menarik hikmah dan tragedi seperti itu tak terulang kembali. Di sinilah pentingnya kita mempelajari sejarah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kita dapat menarik rumusan masalah dalam sebagai berikut:

  1. Membahas konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi
  2. Membahas konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan (vested interst)
  3. Membahas konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan.

C. Tujuan

Menambahkan wawasan para pembaca tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa dan berbagai pergolakan yang terjadi tahun 1948-1965.

  1. Mengetahui berbagai konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi.
  2. Mengetahui pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan (vested inteset).
  3. Mengetahui berbagai konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Konflik dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Ideologi

Pemberontakan PKI Madiun, Pemberontakan DI/TII dan Peristiwa G30S/PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI/TII berlangsung dengan ideologi agama. Pemberontakan PKI (partai komunis Indonesia) Madiun. PKI merupakan partai politik pertama sesudah proklamasi.

Menurut Herbert Feith, seorang akademis Australia aliran politik besar yang terdapat di Indonesia, setelah kemerdekaan (sejak pemilu 1955)terbagi lima kelompok:

  1. Nasionalisme radikal (diwakili oleh PNI)
  2. Islam (Nu dan Masyumi)
  3. Komunis PKI
  4. Sosialisme demokrat (Partai Sosialis Indonesia/PSI)
  5. Tradisional (Partai Indonesia raya/PIR)

Kelompok pada masa itu saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing.

B. Pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) Madiun

Sejak merdeka sampai tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah, yang dikuasai oleh golongan kiri. Hal ini gerakan komunis harus bekerja sama dengan kapitalis dalam menghadapi kekuasaan fasis. Awal September 1948 pemimpin PKI dipegang Muso.

Pemerintahan mengajak rakyat untuk memilih Sukarno-hatta atau Muso gerakan operasi militer dan melakukan pembridelan terhadap beberapa surat kabar berhaluan komunis. Dan hasilnya seluruh kekuatan pemberontakan dapat ditumpas dan kota medium dapat direbut. Munculnya PKI merupakan perpecahan pada tubuh SI (Syarikat Islam)yang mendapat pengaruh ISDV (Internasionalisme Sosialisme Democratise Vereeniging) yang didirikan oleh HJFM.

Pada tanggal 13 November 1926 melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Pada tanggal 18 September 1948 Muso memimpin pemberontakan terhadap RI di Madiun. Tujuannya ingin mengubah dasar Negara Pancasila menjadi dasar komunis. Pemberontakan ini menyebar hampir di seluruh daerah Jawa Timur namun berhasil di gagalkan dengan di tembak matinya Muso sedangkan Semaun dan Dharsono lari ke Rusia.

C. Pemberontakan DII/TII

Pemberontakan DI/TII bermula dari sebuah gerakan di Jawa yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo. Perjanjian Renville membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam.

1. Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat

Pada tanggal 4 Juni 1962 Kartosuwiryo karena tidak setuju terhadap isi perjanjian renville. Sewaktu TNI hijrah ke daerah RI (Yogyakarta) ia dan anak buahnya menolak dan tidak mau mengakui Republik Indonesia dan ingin menyingkirkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu ia memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia dengan nama Darul Ialam (DI).

2. Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah

Pemberontakan yang terjadi di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fatah dan Kyai Sumolangu. Selam agresi militer Belanda ke II Amir Fatah diberi tugas menggabungkan laskar-laskar untuk masuk dalam TN. Namun setelah banyak anggotanya beserta anak buahnya melarikan diri dan menyatakan bagian dari DI/TII.

3. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan

30 April 1950, banyak pemuda Sulawesi yang tergabung dalam PRI Sulawesi ikut bertempur untuk mempertahankan kota Surabaya. Yang dipimpin oleh Kahar Muzakar, dia berambisi untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) dan menuntut agar komando gerilya Sulawesi Selatan, dimasukkan ke dalam APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin. Tuntutan tersebut ditolak oleh pemerintah sebab hanya mereka yang memenuhi syarat saja yang akan menjadi tentara maka terjadilah pemberontakan tersebut.

4. Pemberontakan DI/TII di Aceh

Pada tanggal 20 September 1953, yang dipimpin oleh Daud Beureuh Gubernur Militer Aceh, karena status Aceh sebagai daerah istimewa diturunkan menjadi sebuah keresidenan di bawah provinsi Sumatera Utara ia lalu menyusun kekuatan dan menyatakan dirinya bagian dari DI/TII.

5. Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan

Pada tahun 1954, Ibnu Hajar di tangkap dan di hukum mati pada 22 Maret 1955 Ibnu Hajar, ia menyatakan dirinya bagian dari DI/TII dengan memperjuangkan kelompok rakyat yang tertindas ia dan anak buahnya menyerang pos-pos kesatuan tentara serta melakukan tindakan pengacauan yang pada akhirnya Ibnu Hajar sendiri ditembak mati.

D. Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI)

Pada tanggal 30 September 1965 jam 03. 00 dini hari PKI melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh D.N. Aidit dan berhasil membunuh 7 perwira tinggi mereka punya tekad ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan komunis-marxis. Setelah jelas terungkap bahwa PKI punya keinginan lain maka diadakan operasi penumpasan:

  1. Menginsafkan kesatuan-kesatuan yang dimanfaatkan oleh PKI.
  2. Merebut studio RRI dan kantor besar Telkom dipimpin Kolonel Sarwo Edhy Wibowo dari RPKD.
  3. Gerakan pembersih terhadap tokoh-tokoh terlibat langsung akhirnya PKI dinyatakan partai terlarang.

E. Konflik dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Kepentingan (Vested Interest)

Termasuk dalam katagori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. vested Interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Baik APRA, RMS dan peristiwa Andi Aziz, semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau tentara kerajaan Hindia Belanda, yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah- wilayah yang sebelumnya mereka kuasai.

F. Pemberontakan APRA

Dibentuk oleh kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. ini adalah misi bersenjata anggotanya berasal dari belanda: KNIL, yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) di Jawa Barat, yang saat itu masih berbentuk Negara bagian Pasundan APRA ingin agar keberadaan Pasundan dipertahankan sekaligus menjadi mereka sebagai tentara negara federal Jawa Barat. APRA malah bergerak menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror, puluhan anggota APRIS gugur.

G. Peristiwa Andi Aziz

Peristiwa ini berawal dari tuntunan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL terhadap pemerintahan Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di Negara Indonesia Timur (NIT). Ada kekhawatiran dari kalangan tentara KNIL bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pemimpin APRIS. pasukan KNIL di bawah pimpinan Andi Aziz ini kemudian bereaksidengan menduduki beberapa tempat penting bahkan menawan panglima Teritorium (wilayah) Indonesia Timur. Pada April 1950 pemberontakan berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang.

H. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RNS)

Yang dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stevenson Soumokil bekas jaksa agung NIT (Negara Indonesia Timur). Ia menyatakan berdirinya Republik Maluku Selata dan memproklamasikan ini dapat ditumpas setelah dibayar mahal dengan kematian Letkol Slamet Riyadi, Letkol S. Sudiarto dan Mayor Abdullah.

I. Konflik Pergolakan yang Berkaitan dengan Sistem Pemerintahan

Termasuk dalam katagori ini adalah persoalan Negara federal dan BFO (Bijeenkomst Federal Overleg), serta pemberontakan PPRI dan Permesta. Masalah yang berhubungan dengan Negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggarjati, Indonesia sepakati akan berbentuk Negara serikat/federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). RI menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, Negara Madura atau Indonesia Timur.

BFO sendiri adalah badan musyawarah Negara-negara federal di luar RI, yang dibentuk oleh Negara Belanda. Awalnya, BFO berada di bawah kendali Belanda. Pro-kontra tentang Negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan. Sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintahan pusat.

J. Pemberontakan PRRI dan Permesta

Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta adanya persoalan di dalam tubuh angkatan darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1965 dan Februari 1957 seperti:

  1. Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
  2. Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludi Simbolan.
  3. Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian.
  4. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.

Tuntutan tersebut jelas di tolak pemerintah. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang, Sumatera Barat. Sebagai perdana menteri PRRI ditunjuk Mr. Syarifuddin Prawiranegara. Bagi Syrifuddin, pembentukan PRRI hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan Negara Indonesia, dan bukan memisahkan diri. Pada tahun itu juga pemberontakan PRRI dan Permesta berhasil dipadamkan.

K. Persoalan Negara Federal dan BFO

Setelah konsep Meja Bundar (KMB) 1949. pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) telah menimbulkan psikologis. Ketetapan dalam KMB, menyebutkan bahwa inti anggota APRIS di ambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personil mantan anggota KNIL. TNI sebagai inti APRIS berkeberatan bekerja sama dengan bekas musuhnya yaitu KNIL. Sebaliknya anggota KNIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat Negara bagian dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke Negara bagian (Taufik Abdullah dan AB Lapian, 2012).

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kondisi NKRI secara nyata harus diakui oleh setiap warga Negara bila ditinjau dari kondisi geografi, demografi dan kondisi sosial yang ada akan terlihat bahwa pluralistis, suku, agama, ras dan antar golongan dijadikan pangkal penyebab konflik atau kekerasan massal, tidak bias diterima begitu saja.

Pendapat ini bias benar untuk sebuah kasus tapi belum tentu benar untuk sebuah kasus yang lain namun ada kondisi-kondisi struktural dan kultural tertentu dalam masyarakat yang beranak ragam yang terkadang terjadi akibat dari suatu proses sejarah atau peninggalan penjajah masa lalu, sehingga memerlukan penanganan khusus dengan pendekatan yang aktif dan tegas walaupun aspek hukum, keadilan dan sosial bedaya merupakan faktor berpengaruh dan perlu pemikiran sendiri.

Pemerintah harus dapat merumuskan kebijakan yang tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak dan semua wilayah.

B. Saran

Untuk mendukung terciptanya keberhasilan suatu kebijakan dan strategi pertahanan serta upaya-upaya yang akan ditempuh. Disarankan pemerintah perlu mengadakan kajian secara akademik dan terus menerus agar didapatkan suatu rumusan bahwa nasionalisme yang berbasis multi-kultural dapat dijadikan ajaran untuk mengelola setiap perbedaan agar muncul pengakuan secara sadar/tanpa paksaan dari setiap warga Negara atas kemajemukan dengan segala perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik dan A.B. Lapian. 2012. Indonesia Dalam Arus Sejarah jilid 6 (Perang dan Revolusi). Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Kahin, George Mc.Turnan. 2013. Nasionalisme & Revolusi Indonesia. (alih bahasa Tim Komunitas Bambu). Depok: Komunitas Bambu.

Download Contoh Makalah Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa.docx

MOHON MATIKAN AD BLOCK
TERIMA KASIH