Makalah Persamaan dan Perbedaan Strategi Pergerakan Nasional

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Makalah Persamaan dan Perbedaan Strategi Pergerakan Nasional ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan yang berjudul Makalah Persamaan dan Perbedaan Strategi Pergerakan Nasional ini. Dan kami juga menyadari pentingnya akan sumber bacaan dan referensi internet yang telah membantu dalam memberikan informasi yang akan menjadi bahan makalah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan serta bimbingannya selama ini sehingga penyusunan makalah dapat dibuat dengan sebaik-baiknya. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Makalah Persamaan dan Perbedaan Strategi Pergerakan Nasional ini sehingga kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan makalah ini.

Kami mohon maaf jika di dalam makalah ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa yaitu Allah SWT, dan kekurangan pasti milik kita sebagai manusia. Semoga Makalah Persamaan dan Perbedaan Strategi Pergerakan Nasional ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya.

Indonesia, Mei 2023
Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tokoh-tokoh pergerakan nasional adalah tokoh-tokoh nasional yang berperan penting dalam masa kebangkitan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Masa Pergerakan Nasional adalah suatu masa bangkitnya rasa semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Masa ini ditandai dengan 2 peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu berdirinya organisasi pergerakan pemuda ‘Budi Utomo’ pada tanggal 20 Mei 1908, serta diikrarkannya ‘Sumpah Pemuda’ pada tanggal 28 Oktober 1928.

Pembentukan Budi Utomo, kemudian disusul dengan terbentuknya Sarekat Dagang Islam, Indische Partij, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia dan organisasi-organisasi pergerakan nasional lainnya. Dalam perjuangannya, organisasi pergerakan nasional tersebut menempuh strategi tersendiri dalam perjuangan menghadapi kolonial Belanda. Secara garis besar, organisasi pergerakan nasional menempuh dua strategi yang berbeda dalam perjuangannya, yakni ada yang menempuh strategi radikal/non kooperatif, dan ada pula organisasi pergerakan nasional yang lebih menempuh strategi perjuangan dengan cara kooperatif/moderat. Kedua strategi yang ditempuh organisasi-organisasi pergerakan nasional tersebut, pada intinya memiliki tujuan perjuangan yang sama, yakni melepaskan diri dari kolonial Belanda, meski cara dan strategi yang digunakan untuk mencapai itu berbeda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam makalah tentang Persamaan dan Perbedaan Strategi Pergerakan Nasional ini adalah sebagai berikut:

  1. Bagaimana bentuk strategi pergerakan nasional?
  2. Apa persamaan strategi pergerakan nasional?
  3. Apa perbedaan strategi pergerakan nasional?

C. Tujuan

Adapun tujuan dalam penulisan makalah tentang Persamaan dan Perbedaan Strategi Pergerakan Nasional ini adalah sebagai berikut:

  1. Untuk mengetahui bentuk strategi pergerakan nasional.
  2. Untuk mengetahui persamaan strategi pergerakan nasional.
  3. Untuk mengetahui perbedaan strategi pergerakan nasional.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Bentuk Strategi Pergerakan Nasional

1. Strategi Pergerakan Nasional Radikal Non Kooperatif

Strategi pergerakan radikal non kooperatif merupakan perjuangan dengan menggunakan cara yang keras dalam menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Non kooperatif berarti tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Taktik non kooperatif menekankan bahwa kemerdekaan harus diusahkan sendiri oleh bangsa Indonesia, tanpa campur tangan atau bantuan pihak lain. Periode Radikal pada masa perjuangan pergerakan nasional Indonesia, adalah kurun waktu yang menandakan kehadiran organisasi yang bergerak dengan gagasan dan dengan cara yang radikal dan ekstrem. Periode radikal ditandai dengan ciri khas organisasi dan tujuan perjuangannya berupaya menggapai hal-hal ekstrem dengan cara yang dianggap agresif di mata pemerintah kolonial, seperti melawan langsung pemerintah Belanda, menggagas hal yang dianggap mengganggu status quo, atau setidaknya melontarkan kritik tajam kepada pemerintah kolonial Belanda.

Kurun waktu periode ini adalah antara tahun 1925, saat pertama berdirinya sebuah organisasi yang bernama Partai Komunis Indonesia (PKI) hingga tahun 1936 di mana organisasi terakhir di periode ini dibubarkan yaitu Pendidikan Nasional Indonesia – Baru (PNI–Baru).

Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi pergerakan nasional bersifat radikal antara lain:

  1. Timbulnya krisis ekonomi dunia (Malaise) yang terjadi setelah Perang Dunia I (1914-1918). Krisis ekonomi ini diawali dari tahun 1921 terjadi krisis gula menghancurkan tatanan ekonomi dunia, terutama negara-negara di Eropa termasuk Belanda. Daerah-daerah pemasaran menjadi hancur, daya beli masyarakat rendah sehingga terjadi kelebihan hasil produksi, pengangguran juga meningkat. Kondisi ini berdampak pula terhadap daerah-daerah jajahan termasuk daerah kolonial Hindia Belanda (Indonesia). Krisis ekonomi ini dijadikan peluang bagi organisasi-organisasi pergerakan untuk melakukan aksi-aksi politik sebagai bentuk perlawanan terhadap Pemerintah Hindia Belanda dalam mewujudkan Indonesia merdeka.
  2. Pergantian kepala pemerintahan yang lebih bersifat reaksioner. Pada tahun 1921, terjadi pergantian pemerintahan di Hindia Belanda. Dirk Fock menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda menggantikan Van Limburg Stirum. Dirk Fock lebih reaksioner dengan membuat beberapa kebijakan yakni mempersulit hak untuk berserikat, memperkuat dinas intelijen Hindia Belanda, menerapkan pasal penyebaran kebencian, melakukan penghematan besar besaran yang menyebabkan banyak PHK.

Organisasi-organisasi yang bersifat radikal terhadap pemerintah kolonial Belanda melakukan kegiatan perjuangan berupa:

  1. menggembleng semangat kebangsaan dan persatuan di masyarakat melalui rapat umum, surat kabar,
  2. menuntut pemerintah kolonial agar memberikan kebebasan bergerak kepada partai-partai,
  3. mengecam pemerintah kolonial yang melakukan tindakan sewenang-wenang, dan
  4. melakukan aksi pemogokan.

Organisasi pergerakan yang bersifat radikal non kooperatif adalah Indische Partij (1911–1913), Partai Komunis Indonesia (PKI: 1924), Perhimpunan Indonesia (PI: 1925), Partai Nasional Indonesia (PNI: 1927), Partai Indonesia (PARTINDO: 1931), dan Pendidikan Nasional Indonesia – Baru (PNI–Baru: 1931).

a. Indische Partij

Indische Partij berdiri di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Ketiga tokoh pendiri Indische Partij dikenal sebagai Tiga Serangkai, yaitu: Douwes Dekker (Danudirdja Setiabudhi), dr. Cipto Mangunkusumo, dan Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara). Indische Partij merupakan organisasi pergerakan nasional yang bersifat politik murni dengan semangat nasionalisme modern. Tujuan Indische Partij adalah untuk membangun patriotisme semua Indiers terhadap tanah air yang telah memberikan lapangan hidup kepada mereka, agar mereka mendapat dorongan untuk bekerja sama atas dasar persamaan ketatanegaraan untuk memajukan tanah air Hindia dan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka

Sikap tegas Indische Partij tampak dalam semboyan-semboyan mereka yang berbunyi “Indie los van Holland” (Hindia bebas dari Belanda) dan “Indie voor Indier” (Indonesia untuk orang Indonesia). Cita-cita atau tujuan Indische Partij ini disebarluaskan melalui surat kabar “De Express“. Sikap kritis Indische Partij juga tampak dalam artikel yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara dalam surat kabar De Express yang berjudul Als ik en Nederlander Was (Seandainya Aku Seorang Belanda).

Permusyawaratan wakil-wakil Indische Partij daerah pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung berhasil menyusun anggaran dasar Indische Partij. Program revolusioner tampak dalam pasal-pasal anggaran dasarnya tersebut. Indische Partij berdiri atas dasar nasionalisme yang luas menuju kemerdekaan Indonesia. Indonesia dianggap sebagai national home bagi semua orang, baik penduduk bumiputera maupun keturunan Belanda, Cina, dan Arab yang mengakui Indonesia sebagai tanah air dan kebangsaannya.

Melihat adanya unsur-unsur radikal di dalam Indische Partij, pemerintah kolonial Belanda mengambil sikap tegas. Permohonan kepada gubernur jenderal untuk mendapat pengakuan sebagai badan hukum pada tanggal 4 Maret 1913 ditolak. Alasannya adalah organisasi ini berdasarkan politik dan mengancam serta hendak merusak keamanan umum Pada tahun 1913, Pemerintah Belanda bermaksud merayakan peringatan seratus tahun kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813-1913). Pegawai kolonial di berbagai tempat mengumpulkan uang untuk memeriahkan perayaan tersebut. Rakyat pun dipaksa membiayai pesta peringatan itu. Tindakan Belanda itu melukai hati bangsa Indonesia.

Di kalangan penduduk bumiputera di Bandung membentuk panitia yang disebut Comite tot Herdenking van Nederlands Honderdjarige Vrijheid atau disingkat Komite Bumiputera. Komite itu bertujuan untuk membatalkan pembentukan “dewan jajahan” dan menuntut untuk menghapus peraturan pemerintah no. 111 tentang larangan hidup berpolitik. Komite ini juga memprotes pengumpulan uang dari rakyat untuk pesta peringatan tersebut. Pemimpin komite, Suwardi Suryaningrat, menulis sebuah risalah berjudul Als ik eens Nederland was.

Karena dianggap terlalu radikal, pada bulan Agustus 1913 Douwes Dekker, dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat ditangkap dan dikenakan hukuman buang (internir) ke negeri Belanda. Kepergian ketiga tokoh tersebut berpengaruh besar terhadap kegiatan Indische Partij sehingga semakin lama semakin menurun. Indische Partij kemudian mengubah nama menjadi Insulinde.

Kembalinya Douwes Dekker dari Belanda pada tahun 1918 tidak memberikan pengaruh yang berarti bagi Insulinde. Pada tahun 1919, partai itu berubah nama menjadi Nationaal Indische Partij (NIP). NIP pun tidak mempunyai pengaruh yang berarti kepada rakyat banyak. Masyarakat pribumi lebih banyak terserap mengikuti organisasi-organisasi lain, sedangkan orang Indo-Eropa masih konservatif lebih cenderung bergabung dengan Indische Bond. Oleh karena itu, Indische Partij kehilangan basis massanya dan akhirnya bubar.

b. Partai Komunis Indonesia

Partai politik ini berakar dari sebuah organisasi politik bentukan seorang Belanda bernama Henk Sneevliet yaitu Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) pada tahun 1914. Melalui organisasi ini, Sneevlit mengembangkan paham Komunis, terutama di kalangan buruh. Beberapa pengurus Sarekat Islam cabang Semarang kemudian terpengaruh dengan paham partai ini, yakni Semaun dan Darsono. Tahun 1917, ISDV merubah Namanya menjadi Partai Komunis Hindia. Nama itu kemudian berubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia. Semaun sebagai ketua dan Darsono sebagai wakil ketua.

Sejak tahun 1924, PKI mengorganisasi berbagai aksi pemogokan, yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda mengawasi PKI dengan ketat dan ruang gerak aktivis partai dipersempit. Tokoh-tokohnya seperti Darsono diusir ke luar negeri dan Ali Archam dibuang ke Digul. Sementara Muso dan Alimin melarikan diri ke Singapura, sedangkan Tan Malaka ke Manila, Philipina.

Meski beberapa anggota PKI di tangkap dan melarikan diri ke luar negeri, tidaklah menyurutkan tindakan keras PKI terhadap kolonial Belanda. Tanggal 12 November 1926, PKI memulai pemberontakan di Batavia, beberapa daerah di Jawa Tengah dan di Lebak Banten, menyusul kemudian Silungkang, Sumatra Barat pada 1 Januari 1927. Pemberontakan yang kurang terencana ini dapat dengan mudah ditumpas oleh pemerintah Belanda. Sejak saat itu pemerintah kolonial semakin memperketat pengawasan terhadap parta-partai lainnya, dan mempersempit ruang gerak para aktifis pergerakan.

c. Perhimpunan Indonesia (PI)

Berdirinya PI berawal dari didirikannya Indische Vereniging tahun 1908 di Belanda. Awalnya, organisasi ini bersifat moderat, dan menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang keras terhadap pemerintah Belanda. Kehadiran Indische Vereniging sebagai perkumpulan sosial mahasiswa Indonesia di Belanda untuk memperbincangkan masalah dan persoalan tanah air. Tahun 1913, dengan dibuangnya tokoh Indische Partij ke Belanda, maka organisasi Indische Vereniging merubah haluan pergerakan yaitu Hindia untuk Hindia yang berarti organisasi ini telah bergeser ke bidang politik, Hal ini juga terlihat dalam 3 asas pokok baru Indische Vereeniging yaitu:

  • Indonesia menentukan nasibnya sendiri.
  • Kemampuan dan kekuatan sendiri.
  • Persatuan dalam menghadapi Belanda.

Tahun 1925 Indische Vereeniging berubah menjadi Perhimpunan Indonesia dengan tujuannya Indonesia merdeka. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh aktivis PI Belanda maupun di luar negeri, di antaranya ikut serta dalam kongres Liga Demokrasi Perdamaian Internasional tahun 1926 di Paris, dalam kongres itu Mohammad Hatta dengan tegas menyatakan tuntutan akan kemerdekaan Indonesia. Pendapat-pendapat para aktivis PI juga banyak mereka sampaikan ke tanah air. Aksi-aksi yang dilakukan menyebabkan Hatta dkk., dituduh melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Karena dituduh menghasut untuk melakukan pemberontakan terhadap Belanda, maka tahun 1927 tokoh-tokoh PI di antaranya Mohammad Hatta, Nasir Pamuncak, Abdul Majid Djojonegoro dan Ali Sastroamijoyo ditangkap dan diadili. Tindakan-tindakan PI inilah sehingga organisasi ini digolongkan sebagai organisasi yang menempuh strategi perjuangan radikal.

d. Partai Nasional Indonesia (PNI)

Partai Nasional Indonesia terbentuk bermula dari Algemenee Studie Club di Bandung tahun 1926, Ir. Sukarno dkk., seperti Mr. Sumaryo, Ali Sastroamijoyo, dan Mr. Sartono bermaksud menggalang perjuangan melalui organisasi yang bertujuan untuk kemerdekaan Indonesia. Apalagi sesudah PKI dinyatakan sebagai partai terlarang oleh pemerintah Hindia Belanda akibat pemberontakannya tahun 1926-1927, maka dirasakan perlunya wadah untuk menyalurkan hasrat dan aspirasi rakyat yang tidak mungkin lagi ditampung oleh organisasi-organisasi politik yang ada pada waktu itu.

Tanggal 4 Juli 1927, dibentuklah organisasi yang diberi nama Partai Nasional Indonesia. Organisasi ini bercorak politik nasionalis murni. Dalam asasnya, PNI berkeyakinan, bahwa syarat yang amat penting untuk perbaikan kesejahteraan Indonesia itu ialah kemerdekaan nasional, oleh karena itu, maka semua kekuatan haruslah ditujukan ke arah kemerdekaan nasional. Dengan kemerdekaan nasional rakyat akan dapat memperbaiki rumah tangganya dengan tanpa gangguan. PNI ingin sekali melihat rakyat Indonesia bisa mencapai kemerdekaan politik untuk mencapai pemerintahan nasional, mencapai hak untuk mengadakan Undang-undang sendiri dan mengadakan aturan-aturan sendiri dalam mengadakan pemerintahan.

Kehadiran PNI jadi tantangan besar bagi pemerintah kolonial Belanda, karena organisasi ini benar-benar menunjukkan perlawanannya. Dari asas maupun tujuannya, terlihat bahwa PNI merupakan organisasi politik yang ekstrem dan radikal yang tentu saja berlawanan dengan keinginan pemerintah Belanda. Oleh karena itu berkali-kali tokoh-tokohnya diperingatkan agar tidak melakukan kegiatan, terutama yang berhubungan dengan massa, seperti rapat-rapat umum. Walaupun demikian, semangat pantang menyerah tokoh PNI tetap berkobar, bahkan pada tanggal 17-18 Desember 1927, PNI berhasil memelopori terbentuknya organisasi sosial politik se-Indonesia yakni Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para tokoh PNI menyebabkan pemerintah Hindia Belanda kehilangan kesabaran sehingga melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI, seperti Ir. Soekarno, Maskun, Supriadinata dan Gatot Mangkupradja. Mereka kemudian diadili dan dimasukkan penjara suka miskin Bandung. Tahun 1929, PNI pecah menjadi dua yakni Partindo dan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI-Baru.

e. Partai Indonesia (Partindo)

Ketika Ir. Soekarno yang menjadi tokoh dalam PNI ditangkap pada tahun 1929, maka PNI pecah menjadi dua yaitu Partindo dan PNI Baru. Partindo didirikan oleh Sartono pada tahun 1929. Sejak awal berdirinya Partindo memiliki banyak anggota dan terjun dalam aksi-aksi politik menuju Indonesia Merdeka. Dasar Partindo sama dengan PNI yaitu nasional. Tujuannya adalah mencapai Indonesia merdeka. Asasnya pun juga sama yaitu nonkooperasi. Partindo semakin kuat setelah Ir. Soekarno dibebaskan dari penjara, dan bergabung ke partai ini pada tahun 1932. Kehadiran Soekarno kembali melejitkan Partindo. Soekarno yang terlalu memegang peran di dalam Partindo, seakan-akan menjadikan Kembali Partindo sebagai PNI lama. Di forum-forum umum, Soekarno mulai memperkenalkan ajaran Marhaenismenya yang lebih menyukai usaha memperjuangkan kaum akar rumput dibandingkan langsung tembak ke bidang pendidikan seperti yang dilakukan Moh. Hatta dengan PNI barunya.

Kongres dan forum yang membawa nama Soekarno selalu dibanjiri rakyat. Karenanya, paham Soekarnoisme dengan Marhaennya cepat sekali membesar. Begitu pula dengan Partindo yang menjadi kendaraan politiknya. Selanjutnya, segala sepak terjang Soekarno kembali disoroti Belanda karena menyebarluaskan keberanian untuk merdeka dan melawan pemerintahan kolonial Belanda. Akhirnya, Soekarno Kembali ditangkap pemerintah kolonial, dan dibuang ke luar pulau Jawa, yakni di Ende, sebuah daerah di pulau Flores. Setelah 4 tahun di Ende, Soekarno kemudian dipindahkan tempat pembuangannya ke Bengkulu.

Kehilangan Soekarno tidak membuat Partindo kehilangan aktifitas politiknya. Partai ini tetap mengusahakan segera dibentuknya pemerintahan sebagai hasil kerja keras sendiri yang mengusung demokrasi dan ingin menjadikan demokrasi sebagai asas kebangsaan. Sepak terjang partai masih tergolong berani dan menyulitkan pemerintah Belanda.

Belanda yang merasa Partindo mulai membahayakan kedudukannya di Indonesia mengeluarkan maklumat yang membatasi ruang gerak Partindo. Tanggal 27 Juni 1933, setiap pegawai pemerintah yang diangkat menjadi pegawai negeri tidak diperkenankan bergabung dalam Partindo atau harus melepas jabatannya. Disusul kebijakan tanggal 1 Agustus 1933 yang tidak mengizinkan aktivitas Partindo berupa rapat di mana pun tempatnya. Selama masih di wilayah Indonesia, kegiatan rapat Partindo harus dihentikan.

Kebosanan Partindo dengan kegiatan yang hanya itu-itu saja membuat situasi semakin rumit. Mr. Sartono sebagai ketuanya merasa harus membubarkan Partindo. Niatnya ini sempat dihalangi beberapa rekannya di Partindo. Sayangnya, usaha rekan-rekannya tidak lebih besar dari tekad Mr. Sartono. Puncaknya, Mr. Sartono membubarkan Partindo pada tanggal 18 November 1936.

f. Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru)

Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) ini lahir pada bulan Desember 1931. Organisasi ini dibentuk oleh Mohammad Hatta, dan dipimpin oleh orang-orang yang memiliki gaya yang berbeda dengan PNI lama yang dipimpin Soekarno. PNI Baru dibentuk dalam sebuah konferensi di Yogyakarta pada tanggal 25-27 Desember 1931 sebagai bentuk penyatuan golongan-golongan Merdeka, dari partai inilah muncul tokoh baru yaitu Sultan Syahrir yang waktu itu masih menjadi mahasiswa di Amsterdam. Walaupun cita-cita dan haluan PNI lama dan PNI Baru itu sama, yaitu kemerdekaan Indonesia dan nonkooperasi, tetapi strategi perjuangannya berbeda. PNI Baru lebih menekankan pentingnya pendidikan kader. Dalam pembentukannya, Soekemi terpilih sebagai ketua, Sjahrir terpilih sebagai ketua cabang Jakarta dan sekretaris cabangnya adalah Djohan Sjahroezah.

Dalam upaya Pendidikan kader baru, PNI-baru menerbitkan majalah yang diterbitkan sekali dalam 10 hari. Hatta mengusulkan majalah itu diberi nama “Daulat Rakjat”, yang mempertahankan asas kerakyatan yang sebenarnya dalam segala susunan politik, perekonomian dan pergaulan sosial. Kemudian Hatta dan Sjahrir bermufakat agar Sjahrir pulang ke Indonesia pada bulan Desember 1931 untuk membantu “Golongan Merdeka” serta membantu “Daulat Rakjat”.

Dalam Kongres Pendidikan Nasional Indonesia bulan Juni 1932 yang berlangsung di Bandung, Sjahrir terpilih menjadi Pimpinan Umum Pendidikan Nasional Indonesia menggantikan Soekemi. Dalam kongres itu dirumuskan bahwa PNI Baru adalah sebagai suatu partai kader politik . Keputusan bahwa PNI Baru adalah sebagai partai kader setelah mengalami diskusi yang cukup panjang dan rumit yang pada akhirnya argumentasi Sjahrir yang cukup kuat untuk membawa PNI Baru sebagai partai kader dapat diterima oleh sebagian besar pengurus. Dan dengan pulangnya Hatta dari negeri Belanda pada awal tahun 1932, Pimpinan Umum PNI Baru diserahkan oleh Sjahrir kepada Hatta.

Sesuai dengan namanya, maka sebagian besar kegiatan partai ini adalah menyelenggarakan pendidikan politik bagi para anggotanya, yang sebagian dilakukan melalui halaman-halaman “Daulat Rakjat” dan tulisan-tulisan lain, termasuk risalah “Kearahan Indonesia Merdeka” (KIM) yang secara khusus ditulis oleh Hatta sebagai semacam manifesto pergerakan itu.

PNI Baru mengembangkan pandangan untuk menghindari aksi-aksi massa dan mengupayakan supaya partai tidak tergantung hanya kepada seorang pemimpin saja yang dapat mengakibatkan lumpuhnya suatu partai apabila sang pemimpin ditangkap. Oleh karena itu, PNI Baru memperdalam tujuannya untuk menghasilkan kader-kader pemimpin yang dapat menggantikan para pemimpin yang ditangkap.

Tahun 1933, karena sepak terjangnya yang dianggap membahayakan bagi pemerintah kolonial, maka PNI-Baru mulai mendapat tekanan dari pemerintah Belanda. Bahkan pada tanggal 25 Februari 1934 tokoh-tokoh PNI Baru seperti Hatta, Sjahrir, Bondan, Baurhanuddin, Murwoto Soeka, Hamdani, Wangsawidjaja, Basri, Atmadipura, Oesman, Setiarata, Kartawikanta, Tisno, Wagiman, dan Karwani ditangkap. Sekitar bulan Januari 1935, Hatta, Sjahrir dan beberapa pemimpin PNI Baru lainnya diasingkan ke Boven Digul, Irian Jaya, kemudian dipindahkan ke Banda Neira pada tahun 1936 dan akhirnya ke Sukabumi pada tahun 1942 sampai akhirnya nanti dibebaskan oleh Jepang Ketika Jepang menduduki Indonesia.

2. Strategi Pergerakan Nasional Moderat Kooperatif

Strategi pergerakan nasional bersifat moderat merupakan perjuangan yang dilakukan dengan menghindari tindakan kekerasan atau perilaku yang keras dan ekstrem. Organisasi yang bersifat moderat biasanya bersikap lunak kepada pemerintah kolonial Belanda. Strategi bersifat moderat dengan taktik kooperatif adalah perjuangan yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda untuk menghindari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Organisasi pergerakan nasional Indonesia yang bersifat moderat berdasarkan taktik kooperatif, berpendirian bahwa kemerdekaan ekonomi harus dicapai terlebih dahulu. Di bidang politik organisasi pergerakan ini sementara waktu dapat bekerja sama dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda atau bersifat kooperatif. Artinya dalam menghadapi pemerintah kolonial Hindia Belanda organisasi pergerakan yang berhaluan kooperatif harus bersikap agak lunak (moderat), sehingga tujuan untuk memajukan dan memerdekakan rakyat dapat tercapai.

Pilihan untuk bersikap moderat dan bertindak kooperatif bukan tanpa alasan. Sikap hati-hati dalam melawan pemerintah kolonial Belanda tetap diperlukan, terutama setelah pemerintah kolonial bersikap tegas terhadap tokoh dan organisasi pergerakan setelah pemberontakan PKI 1928. Pemberontakan ini telah membuka mata pemerintah kolonial Belanda untuk mengawasi sepak terjang organisasi pergerakan secara ketat.

Pemerintah kolonial Belanda juga mulai membatasi organisasi-organisasi pergerakan nasional dalam menyelenggarakan kegiatan berserikat dan berkumpul. Sejak saat itu pemerintah kolonial sering menangkap dan mengasingkan tokoh pergerakan yang dianggap tidak mendukung kebijakan kolonial. Sebagai contoh, Soekarno dan tokoh-tokoh PNI yang ditangkap karena tidak bersedia bersikap kooperatif terhadap pemerintah kolonial.

Akibat berhati-hati dalam menentukan sikap politik, organisasi moderat lebih memilih pergerakan dalam bidang-bidang di luar politik seperti sosial dan ekonomi. Beberapa tokoh pergerakan moderat sering melontarkan gagasan bahwa kemerdekaan ekonomi harus dicapai terlebih dahulu. Sementara itu, kegiatan politik untuk sementara waktu dilakukan melalui kerja sama dengan pihak kolonial Belanda.

Upaya yang dilakukan dengan taktik kooperatif antara lain mengirimkan wakilnya ke Volksraad (Dewan Rakyat) tujuannya adalah dapat memperjuangkan kepentingan rakyat, antara lain (1) mengusahakan perubahan-perubahan ketatanegaraan, (2) mengusahakan penghapusan perbedaan politik, ekonomi dan intelektual dengan cara yang tidak melanggar hukum.

Selain perjuangan melalui Volksrad, upaya lainnya yang ditempuh dalam taktik kooperatif adalah mengusahakan kesejahteraan rakyat di bidang ekonomi (bank dan koperasi) serta bidang sosial dan budaya, terutama kemajuan Pendidikan.

Adapun faktor yang mempengaruhi kalangan pergerakan bersifat moderat antara lain:

  1. Krisis ekonomi dunia atau dikenal dengan nama Krisis Malaise yang terjadi setelah perang dunia I dan memuncak pada tahun 1929. Yang berdampak pada hancurnya ekonomi negara-negara di dunia, serta menyulitkan pula ekonomi di negara-negara jajahan, termasuk Indonesia. Kesulitan keuangan juga dialami dalam organisasi-organisasi pergerakan.
  2. Pembatasan berserikat yang dilakukan oleh belanda terhadap organisasi pergerakan nasional.
  3. Banyak tokoh pergerakan nasional yang ditangkap oleh Belanda antara lain Soekarno, Gatot Mangkupraja, Soepridinata dan Maskun Sumadiredja.

Organisasi-organisasi pergerakan yang menempuh strategi moderat kooperatif antara lain, Budi Utomo, Parindra, Gerindo dan GAPI.

a. Budi Utomo

Berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 di Yogyakarta. Pendirinya adalah para mahasiswa STOVIA (Sekolah Kedokteran Jawa di Jakarta) yang dipelopori oleh dr. Soetomo, dr. Wahidin Soedirohoesodo, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, dr. Goenawan Mangoenkoesoemo, dan lain-lain. Organisasi Budi Utomo ditetapkan sebagai organisasi modern pertama di Indonesia dan merupakan tonggak awal Pergerakan Nasional Indonesia. Pada awal berdirinya Budi Utomo bergerak di bidang pendidikan serta sosial budaya, seperti mendirikan sekolah-sekolah dan berusaha memelihara serta memajukan kebudayaan Jawa. Selain itu, Budi Utomo juga melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan perekonomian dan bidang lainnya. Para anggotanya pun baru sebatas suku Jawa dan Madura. Adapun tujuan yang diemban oleh organisasi Budi Utomo adalah kemajuan yang harmonis untuk nusa dan bangsa Jawa, Madura, Bali dan Lombok.

Budi Utomo memiliki strategi perjuangan kooperatif yakni bekerja sama dengan pihak Belanda dalam memajukan kesejahteraan pribumi. Sebagian besar anggota Budi Utomo adalah pegawai pemerintah kolonial, sehingga sangat menjaga hubungan dengan pemerintah kolonial Belanda dan tidak berani mengambil risiko. Sejak tahun 1915 kegiatan organisasi Budi Utomo berubah tidak hanya bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, namun juga bergerak dalam bidang politik. Perubahan ini muncul karena adanya organisasi seperti Sarekat Islam dan Indische Partij yang bergerak dalam bidang politik, karena itulah Budi Utomo tidak ingin ketinggalan sebagai organisasi gerakan kemerdekaan Indonesia. Peran Gerakan Organisasi Budi utomo dalam Kegiatan Bidang politik yaitu:

  • Budi Utomo ikut duduk dalam Komite Indie Weerbaar (Panitia Ketahanan Hindia Belanda) yang dikirim ke Belanda pada tahun 1916–1917.
  • Budi Utomo juga mengusulkan pembentukan Volksraad (Dewan Rakyat) bagi penduduk pribumi, ketika wakilnya dalam Komite Indie Weerbaar berangkat ke Belanda.
  • Budi Utomo berpartisipasi dalam pembentukan Komite Nasional untuk menghadapi pemilihan anggota Volksraad.
  • Budi Utomo berpartisipasi aktif sebagai anggota Volksraad, bahkan menempati dua dalam hal jumlah anggota di antara anggota pribumi.
  • Budi Utomo mencanangkan program politiknya berupa keinginan mewujudkan pemerintahan parlementer yang berasas kebangsaan.

Pada tahun 1927, Budi Utomo memprakarsai dan bergabung dalam Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI), selanjutnya melebur dalam PBI (Persatuan Bangsa Indonesia) yang berubah namanya menjadi Parindra (Partai Indonesia Raya). Pada tahun 1935 Budi Utomo secara resmi dibubarkan.

b. Partai Indonesia Raya (Parindra)

Partai Indonesia Raya (Parindra) didirikan di kota Solo oleh dr. Sutomo pada tanggal 26 Desember 1935. Parindra merupakan fusi dan Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Tujuan Parindra adalah mencapai Indonesia Raya. Asas politik Parindra adalah moderat dan kooperatif, tapi terkadang juga bersifat radikal dan non kooperatif, tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Tokoh-tokoh Parindra yang terkenal dalam membela kepentingan rakyat di volksraad adalah Moh. Husni Thamrin.

Parindra berjuang agar wakil-wakil volksraad semakin bertambah sehingga suara yang berhubungan dengan upaya mencapai Indonesia merdeka semakin diperhatikan oleh pemerintah Belanda. Perjuangan Parindra dalam volksraad cukup berhasil, terbukti pemerintah Belanda mengganti istilah inlandeer menjadi Indonesier. Untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, Parindra melakukan program-program, yakni:

  • Melakukan pencerdasan secara politik-ekonomi-sosial kepada masyarakat sebagai bekal dalam menjalankan pemerintahan sendiri di masa depan.
  • Menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, pendidikan dan kedudukannya.
  • Membentuk dan menjalankan aksi besar hingga diperoleh pemerintahan yang demokratis, berdasar kepentingan dan kebutuhan bangsa Indonesia.
  • Bekerja keras di setiap bidang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara ekonomis, sosial, maupun politis.
  • Mengusahakan adanya persamaan han dan kewajiban serta kedudukan dalam hukum bagi seluruh warga negara Indonesia.

Untuk memperbaiki perekonomian rakyat, Parindra membentuk organisasi rukun tani, membentuk sarikat-sarikat pekerja, menganjurkan swadesi ekonomi, dan mendirikan “Bank Nasional Indonesia”. Kongres kedua dilaksanakan di Bandung pada 24-27 Desember 1938. Karena saat itu Dr. Sutomo sudah meninggal maka kongres memilih K.R.M. Wuryaningrat untuk menjadi ketua partai. Dalam Kongres itu diambil keputusan-keputusan, antara lain: tidak menerima peranakan (Indo) menjadi anggota, berusaha keras mengurangi pengangguran, dan meningkatkan transmigrasi guna memperbaiki kesejahteraan.

c. Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)

Awal mula pendirian Gerindo adalah adanya pembubaran Partindo pada tahun 1936. Kematian Partindo mengakhiri pula keberanian organisasi nasional yang bersikukuh mengambil sikap keras menentang dan non kooperatif dengan pemerintah Belanda. Para petinggi Partindo seperti Mr. Sartono terus mencari celah agar perjuangan menuju kemerdekaan dapat diteruskan. Satu-satunya cara agar leluasa menyebarkan semangat cinta tanah air secara terang-terangan adalah dengan menjadi teman yang baik bagi pemerintah Belanda. Sebagaimana sejarah Parindra yang berasaskan kooperatif dengan pemerintah Belanda lalu mendapatkan kemudahan dalam beraktivitas, Mr. Sartono ingin mengikuti jejak Parindra.

Akhirnya, bekas tokoh PNI kembali bersatu untuk membentuk organisasi baru yang pro dengan kebijakan pemerintah Belanda. Organisasi ini dinamakan Gerakan Indonesia atau disingkat Gerindo. Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937 oleh orang-orang bekas Partindo. Tokoh-tokohnya antara lain Sartono, Sanusi Pane, dan Moh. Yamin. Dasar dan tujuannya adalah nasional dan mencapai Indonesia Merdeka Gerindo juga menganut strategi moderat kooperatif, namun terkadang pula radikal dan non kooperatif, seperti Parindra. Tujuan Gerindo antara lain:

  • Mencapai Indonesia Merdeka,
  • Memperkokoh ekonomi Indonesia,
  • Mengangkat kesejahteraan kaum buruh, dan
  • Memberi bantuan bagi kaum pengangguran.
d. Gabungan Politik Indonesia (GAPI)

Pada tanggal 15 Juli 1936, partai-partai politik dengan dipelopori oleh Sutardjo Kartohadikusumo mengajukan usul atau petisi, yaitu permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negara Belanda di mana anggotanya mempunyai hak yang sama. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintah yang berdiri sendiri. Namun usul tersebut ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Karena kecewa terhadap keputusan pemerintah Belanda tersebut, maka atas prakarsa Moh. Husni Thamrin pada tanggal 21 Mei 1939, dibentuklah Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Beberapa alasan yang mendorong terbentuknya GAPI adalah:

  • Kegagalan petisi Sutarjo. Petisi ini berisi permohonan agar diadakan musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia diberi pemerintahan yang berdiri sendiri.
  • Kepentingan internasional akibat timbulnya fasisme.
  • Sikap pemerintah yang kurang memerhatikan kepentingan bangsa Indonesia.

Tujuan GAPI adalah menuntut pemerintah Belanda agar Indonesia mempunyai parlemen sendiri, sehingga GAPI mempunyai semboyan Indonesia Berparlemen. Tuntutan Indonesia Berparlemen terus diperjuangkan dengan gigih. Akhirnya pemerintah Belanda membentuk komisi yang dikenal dengan nama Komisi Visman karena diketuai oleh Dr. F.H.Visman. Tugas komisi ini adalah menyeliiki dan mempelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan. Namun, setelah melakukan penelitian, Komisi Visman mengeluarkan kesimpulan yang mengecewakan bangsa Indonesia. Menurut komisi tersebut, sebagian besar rakyat Indonesia berkeinginan hidup dalam ikatan Kerajaan Belanda. GAPI menolak keputusan tersebut, sebab dianggap hanya rekayasa Belanda dan bertentangan dengan keinginan rakyat Indonesia.

Menjelang kedatangan Jepang, GAPI semakin gencar menuntut melalui pembentukan Majelis Rakyat Indonesia yang merupakan kelanjutan Kongres Rakyat Indonesia. Program GAPI adalah hak menentukan nasib sendiri, persatuan nasional seluruh rakyat Indonesia yang berdasarkan kerakyatan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia.

B. Persamaan Strategi Pergerakan Nasional

  1. Strategi radikal dan moderat yang diterapkan oleh tokoh ataupun organisasi pergerakan nasional sama-sama memiliki visi dan arah yang sama, yakni bertujuan memperjuangkan hak dan kepentingan bangsa Indonesia. Dengan kedua strategi tersebut, para tokoh pergerakan nasional mengobarkan semangat satu bangsa untuk mewujudkan kemerdekaan yang telah lama dicita-citakan.
  2. Persamaan strategi perjuangan radikal dan moderat lainnya adalah bahwa keduanya menggunakan organisasi sebagai alat perjuangan. Mereka menyadari bahwa perjuangan mencapai tujuan Indonesia merdeka, harus diorganisir dan diselenggarakan secara modern. Segala aktivitas perjuangan harus dilakukan secara terencana dan teratur melalui wadah organisasi.
  3. Organisasi-organisasi yang bergerak dengan strategi radikal dan moderat, juga sama-sama berjuang secara nasional, tidak lagi bersifat kedaerahan. Perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka secara keseluruhan, bukan lagi meliputi perjuangan pada satu wilayah tertentu.
  4. Selain itu, semua organisasi pergerakan, baik yang menggunakan taktik radikal maupun yang menggunakan strategi moderat, menyadari bahwa kekuatan utama dalam berjuang bukan hanya pada senjata melainkan memajukan rakyat baik di bidang politik (menumbuhkan kesadaran akan pentingnya persatuan), ekonomi (peningkatan kesejahteraan rakyat) dan sosial budaya (pendidikan, seni, budaya, kesehatan dll).
  5. Perjuangan semua organisasi pergerakan nasional, juga tidak lagi bertumpu pada kekuasaan raja atau sultan, tapi beralih pada pimpinan tokoh, yakni tokoh agama, kaum terpelajar, tokoh-tokoh pemuda, dan tokoh-tokoh masyarakat.

C. Perbedaan Strategi Pergerakan Nasional

Perbedaan strategi pergerakan radikal non kooperatif dengan strategi moderat kooperatif adalah:

  1. Cara perjuangan yang dilakukan kalau radikal cenderung menempuh sikap keras dan melawan pemerintah kolonial, sedangkan cara perjuangan yang moderat adalah menempuh cara lunak dan tanpa melawan secara langsung pemerintah kolonial.
  2. Strategi radikal menempuh sikap non kooperatif, artinya tidak bekerja sama dengan pemerintah kolonial, sedangkan strategi moderat adalah kooperatif yang artinya bekerja sama (memanfaatkan kerja sama) dengan pemerintah kolonial untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
  3. Organisasi bersifat radikal menginginkan langsung kemerdekaan politik, sedangkan moderat menginginkan kemerdekaan ekonomi terlebih dahulu baru kemudian kemerdekaan politik.
  4. Bentuk perjuangan organisasi radikal antara lain berupa aksi-aksi massa, tuntutan keras kepada pemerintah belanda, kecaman dan kritikan keras terhadap pemerintah kolonial. Sebaliknya, organisasi moderat berjuang melalui Volksraad (dewan rakyat bentukan Belanda), mengusahakan perubahan ketatanegaraan, dan penghapusan perbedaan politik, ekonomi dan intelektual tanpa melanggar aturan dan ketetapan pemerintah belanda.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa baik moderat maupun radikal hanyalah sebuah strategi, taktik atau metode untuk mencapai tujuan, Organisasi-organisasi pergerakan memilih strategi radikal atau moderat ini tergantung dengan kebutuhan, kondisi atau situasi masa itu. Sistem moderat atau radikal dipilih adalah untuk mengatasi permasalahan dan supaya bisa bergerak ke tujuan. Baik moderat maupun radikal akan bekerja dengan masing-masing parameter yang berbeda, tapi sesungguhnya keduanya memiliki arah dan tujuan pencapaian yang sama, yakni Indonesia merdeka.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Strategi pergerakan nasional terdiri atas dua bentuk strategi, yakni strategi radikal non kooperatif dan strategi moderat kooperatif. Strategi pergerakan radikal non kooperatif merupakan perjuangan dengan menggunakan cara yang keras dalam menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda., Non kooperatif berarti tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Taktik non kooperatif menekankan bahwa kemerdekaan harus diusahakan sendiri oleh bangsa Indonesia, tanpa campur tangan atau bantuan pihak lain. Organisasi pergerakan yang bersifat radikal non kooperatif adalah Partai Komunis Indonesia (PKI: 1924), Perhimpunan Indonesia (PI: 1925), Partai Nasional Indonesia (PNI: 1927), Partai Indonesia (PARTINDO: 1931), dan Pendidikan Nasional Indonesia – Baru (PNI–Baru, 1931).

Strategi pergerakan nasional bersifat moderat merupakan perjuangan yang dilakukan dengan menghindari tindakan kekerasan atau perilaku yang keras dan ekstrem, taktik kooperatif artinya perjuangan yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda untuk menghindari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang menempuh strategi moderat kooperatif antara lain, Budi Utomo, Parindra, Gerindo dan GAPI.

Persamaan strategi pergerakan yang radikal dengan moderat adalah sama-sama berjuang untuk kemerdekaan Indonesia secara nasional, berjuang melalui organisasi modern, dipimpin oleh tokoh agama, kaum terpelajar, tokoh pemuda maupun tokoh-tokoh masyarakat. Perbedaan strategi pergerakan yang radikal dengan moderat adalah dari segi cara dan taktik yang dipilih, strategi radikal menempuh cara keras dan menolak kerja sama dengan Belanda, sedangkan strategi moderat memilih cara-cara lunak dan memanfaatkan kerja sama dengan Belanda untuk mencapai tujuan.

B. Saran

Sejarah adalah cermin kehidupan, dengan belajar sejarah kita akan menjadi bijaksana. Untuk itu, marilah kita mempelajari materi dengan baik, agar kita dapat memahami dan mengambil hikmahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, Magdalia, Nana Nurliana Soeyono, Sudarini Suhartono. 2006. Sejarah untuk SMA/MA Kelas XI. Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Esis.

Hapsari, Ratna dan M. Adil. 2017. Sejarah Untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Erlangga.

Matroji. 2008. Sejarah 2 SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Bumi Aksara.

Permadi, Rudi dan Sarkonah. 2016. Buku Siswa Sejarah Untuk SMA/MA Kelas XI Kelompok Peminatan Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Arya Duta.

Download Contoh Makalah Persamaan dan Perbedaan Strategi Pergerakan Nasional.docx