Pariwisata Berkelanjutan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan makalah ini yang tepat pada waktunya yang berjudul “Pariwisata Berkelanjutan”.

Makalah ini berisikan tentang informasi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Diharapkan makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua. Kami menyadari bahwa makalah Pariwisata Berkelanjutan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah Pariwisata Berkelanjutan ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridai segala usaha kita. Amiin.

Indonesia, Maret 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan perlu memperhatikan dampak serta aspiratif dengan adat istiadat masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata. Seluruh stakeholder yang berhubungan langsung dengan dunia pariwisata terlibat dalam perencanaan pembangunan suatu obyek daerah tujuan wisata. Masyarakat setempat, wisatawan, pengusaha (investor), biro perjalanan, serta Pemerintah Daerah harus saling terpadu untuk berupaya secara maksimal mengembangkan potensi wisata yang memperhitungkan keuntungan dan manfaat rakyat banyak.

Industri pariwisata yang berkembang dengan baik akan membuka kesempatan terciptanya peluang usaha, kesempatan berwiraswasta, serta terbukanya lapangan kerja yang cukup luas bagi penduduk setempat, bahkan masyarakat dari luar daerah. Secara langsung dengan dibangunnya sarana dan prasarana kepariwisataan di daerah tujuan wisata tersebut maka akan banyak tenaga kerja yang diperlukan oleh proyek-proyek. Seperti pembuatan jalan-jalan ke obyek-obyek pariwisata, jembatan, usaha kelistrikan, penyediaan sarana air bersih, pembangunan lokasi rekreasi, angkutan wisata, terminal, lapangan udara, perhotelan, restoran, biro perjalanan, pusat perbelanjaan, sanggar-sanggar kesenian, dan tempat-tempat hiburan lainnya.

Perputaran uang akan meningkat dengan adanya kunjungan para wisatawan baik domestik maupun non-domestik. Hal ini tentu akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan penerimaan devisa negara, pendapatan nasional, serta pendapatan daerah. Walaupun demikian ada beberapa alasan di luar faktor ekonomis yaitu yang bersifat non-ekonomis dalam pengembangan pariwisata. Salah satu contoh adalah dalam rangka mempertahankan kelestarian kebudayaan masyarakat setempat, keindahan alam serta menyamakan persepsi seluruh komponen masyarakat akan ke arah mana pariwisata dikembangkan.

Pembangunan pariwisata perlu direncanakan secara matang dan terpadu dengan memperhatikan segala sudut pandang serta persepsi yang saling mempengaruhi. Para pengambil kebijakan hati-hati dalam implementasinya. Akan sangat bagus apabila sebelum kebijakan dijalankan dilakukan terlebih dahulu penelitian dan pengkajian yang mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan dunia pariwisata. Mulai dari potensi yang dimiliki daerah setempat, adat istiadat kebiasaan hidup masyarakat sekitar lokasi pariwisata, kepercayaan yang dianutnya, sampai kepada kebiasaan dan tingkah laku wisatawan yang direncanakan akan tertarik untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata yang siap dikembangkan.

B. Rumusan Masalah

  1. Apa pengertian pariwisata berkelanjutan?
  2. Apa saja prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan?
  3. Apa tujuan dari pariwisata berkelanjutan?
  4. Bagaimana langkah pembangunan pariwisata berkelanjutan?
  5. Apa saja aspek yang mempengaruhi pembangunan berkelanjutan?
  6. Bagaimana dampak ekonomi dan sosial dari pariwisata berkelanjutan?
  7. Apa saja contoh pariwisata berkelanjutan?

BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian Pariwisata Berkelanjutan

Definisi pembangunan pariwisata berkelanjutan bisa memiliki makna beragam. Orang dari banyak bidang yang berbeda menggunakan istilah berbeda di dalam konteks yang berbeda dan mereka mempunyai konsep, bias, dan pendekatan yang berbeda (Heinen dalam Sharpley, 2000: 1). WTO mendefinisikan pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan wisatawan saat ini, sambil melindungi dan mendorong kesempatan untuk waktu yang akan datang. Mengarah pada pengelolaan seluruh sumber daya sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika dapat terpenuhi sambil memelihara integritas kultural, proses ekologi esensial, keanekaragaman hayati, dan sistem pendukung kehidupan.

Produk pariwisata berkelanjutan dioperasikan secara harmonis dengan lingkungan lokal, masyarakat, dan budaya, sehingga mereka menjadi penerima keuntungan yang permanen dan bukan korban pembangunan pariwisata (Anonim, 2000: XVI). Dalam hal ini kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan terarah pada penggunaan sumber daya alam dan penggunaan sumber daya manusia untuk jangka waktu panjang (Sharpley, 2000: 10).

Berkaitan dengan upaya menemukan keterkaitan antara aktivitas pariwisata dan konsep pembangunan berkelanjutan Cronin (dalam Sharpley, 2000: 1) mengonsepkan pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai pembangunan yang terfokus pada dua hal, keberlanjutan pariwisata sebagai aktivitas ekonomi di satu sisi dan lainnya mempertimbangkan pariwisata sebagai elemen kebijakan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Stabler dan Goodall, (dalam Sharpley, 2000: 1) menyatakan pembangunan pariwisata berkelanjutan harus konsisten dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Lane (dalam Sharpley, 2000: 8) menyatakan bahwa pariwisata berkelanjutan adalah hubungan triangulasi yang seimbang antara daerah tujuan wisata (host areas) dengan habitat dan manusianya, pembuatan paket liburan (wisata), dan industri pariwisata, di mana tidak ada satu pun stakeholder dapat merusak keseimbangan. Pendapat yang hampir sama disampaikan Muller yang mengusulkan suatu istilah, yaitu ‘magic pentagon’ yang merupakan keseimbangan antara elemen-elemen pariwisata, di mana tidak ada satu faktor atau stakeholder yang mendominasi.

Prinsip dasar pembangunan pariwisata berkelanjutan menurut Sharpley (2000: 9-11) yang mengacu pada prinsip dasar pembangunan berkelanjutan. Pendekatan yang holistik sangat penting. Untuk diterapkan secara umum, pada sistem pariwisata itu sendiri dan khusus pada individu di daerah tujuan wisata atau sektor industri. Selama ini meskipun pariwisata diterima dan terintegrasi dalam strategi pembangunan nasional dan lokal, namun fokus utama pembangunan pariwisata berkelanjutan masih ke arah produk center. Tidak heran jika pada tingkat operasional sulit mengatur penerimaan yang kompleks, fragmentasi, pembagian multisektor dari keuntungan pariwisata secara alamiah.

Oleh karenanya menurut Forsyth (dalam Sharpley, 2000: 9) pariwisata berkelanjutan dalam praktiknya cenderung terfokus eksklusif setempat, proyek pembangunan relatif berskala kecil, jangkauannya jarang melebihi wilayah/lingkungan lokal atau regional, atau sebagai sektor industri yang spesifik/khusus. Pada saat yang bersamaan, sektor yang berbeda dari industri pariwisata mengalami perkembangan dalam berbagai tingkat, mengadopsi kebijakan lingkungan dan meski kecil telah menunjukkan filosofi bisnis dan pembangunan yang mengarah pada prinsip-prinsip keberlanjutan antar industri. Menurut Sharpley peningkatan kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan sangat tergantung pada variasi faktor politik ekonomi yang dapat menghalangi diterapkannya pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan menjadi hal penting untuk pengembangan pariwisata di Indonesia. Salah satu pembangunan kepariwisataan berkelanjutan tersebut adalah green jobs atau pekerjaan berkelanjutan di sektor pariwisata. Pembangunan pariwisata berkelanjutan bisa melestarikan dan memelihara keindahan, kehidupan, dan kebudayaan Indonesia yang diwariskan untuk generasi yang akan datang. Saat ini dibutuhkan di sektor pariwisata, keahlian yang hijau. Profil kehijauan pengusaha dan perusahaan di sektor pariwisata dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan. Perubahan-perubahan, lanjutnya, akan berdampak pada kebijakan lapangan kerja yang lebih ramah di sektor pariwisata.

Sehingga diperlukan peningkatan keahlian di sektor pariwisata yang hijau, baik di tingkat pariwisata maupun nasional. Sudah adanya proses fondasi pembangunan pariwisata berkelanjutan oleh industri-industri di berbagai daerah di Indonesia. Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan bukan pilihan tetapi keharusan. Bukan saja urusan pemerintah, tetapi juga di sektor pemangku kepentingan dan masyarakat. Oleh karena itu, rencana strategis pembangunan kepariwisataan berkelanjutan berkaitan erat dengan pekerjaan yang berbasis lingkungan. Sehingga menghasilkan pariwisata yang mampu memberikan lapangan pekerjaan namun tetap berdasarkan pada pelestarian lingkungan.

B. Prinsip Pariwisata Berkelanjutan

Gejolak pariwisata Indonesia sejak lima tahun terakhir semakin memperlihatkan perlunya mewujudkan konsep pariwisata berkelanjutan. Oleh karena pariwisata merupakan kegiatan yang multi-sektor, adanya kesamaan prinsip-prinsip diharapkan dapat memberi orientasi pengembangan yang sama pula. Prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berbasis Masyarakat

Prinsip ini menekankan keterlibatan masyarakat secara langsung ataş seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pariwisata yang dilakukan di daerahnya. Pengembangan pariwisata berkelanjutan menempatkan masyarakat sebagai faktor utama. Sebagai salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan. Dengan konsep pariwisata berbasis masyarakat, penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui upaya konservasi serta pemanfaatan sumber daya alam.

Bentuk-bentuk kegiatan berbasis masyarakat pelaksanaannya dapat dilakukan melalui pemilikan sendiri sarana dan prasarana pariwisata oleh masyarakat setempat, kemitraan dengan pihak swasta dan sewa lahan atau sumber daya lainnya baik oleh masyarakat maupun kerja sama dengan swasta.

2. Perlindungan Atas Hak Intelektual dan Budaya Lokal

Prinsip ini menekankan perlunya usaha melindungi pengetahuan serta hak atas pemikiran dan karya intelektual masyarakat lokal dari aktivitas pariwisata global. Pertumbuhan pariwisata secara global merupakan ancaman terhadap pengetahuan serta hak intelektual masyarakat lokal, seperti teknologi, agama, tempat-tempat suci, sistem sosial dan kekerabatan, kehidupan tradisional, ekosistem, ekonomi, serta hak atas informasi sehingga dapat membawa masyarakat lokal ke arah konsumerisme yang akan menghantam kehidupan mereka.

Ancaman lain dari perkembangan pariwisata global adalah pengambilan secara ilegal pengetahuan tentang sumber daya lokal seperti keanekaragaman hayati, plasma nutfah, dan lain-lain. Pengetahuan lokal tentang keanekaragaman hayati/tumbuhan hutan tropis berpotensi dibajak dan bahan bakunya dicuri untuk diracik sebagai bahan dasar dari obat-obatan modern.

3. Daya Dukung

Untuk mengantisipasi dampak negatif pariwisata maka perlu pendekatan daya dukung, suatu pendekatan pengelolaan pariwisata di mana tingkat kunjungan dan kegiatan wisatawan pada sebuah daerah tujuan dikelola sesuai dengan batas-batas yang dapat diterima. Pengelolaan pariwisata tanpa memperhatikan prinsip daya dukung hanya akan menjadi mesin perusak dari pada menjadi alat yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.

Daya dukung pariwisata dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu motivasi (tujuan) wisatawan dan faktor lingkungan biofisik lokasi pariwisata. Walaupun motivasi wisatawan bermacam-macam, tetapi semuanya mempunyai sifat umum yang sama, yaitu dilakukan di luar tugas pekerjaan untuk mendapatkan hiburan (kondisi psikolog). Karena itu, perencanaan pengembangan pariwisata haruslah memperhatikan daya dukung berdasar motivasi pariwisata.

Daya dukung pariwisata bukan merupakan angka absolut tapi sebuah rentang nilai yang berhubungan dengan tujuan pengelolaan di sebuah daerah tujuan yang bersifat unik. Keunikan daerah tujuan di antaranya: jenis kegiatan yang dapat dilakukan, kapan dilakukan, besaran dan komposisi kelompok, harapan pengunjung, dan ciri tempat itu sendiri.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Dari perspektif pengelolaan pariwisata, pendidikan dan pelatihan dibutuhkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, alih teknologi, dan adanya persaingan pasar, dan lain-lain. Sementara dari perspektif dampak sistem pendidikan, pendidikan dan pelatihan diperlukan karena kurikulum sekolah belum bisa menyesuaikan dengan paradigma keberlanjutan, baik dalam konsep maupun praktis.

Dalam kompetisi usaha yang semakin tajam, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya secara terus-menerus merupakan keharusan. Industri pariwisata sampai saat ini dihadapkan pada persoalan lemahnya kualitas sumber daya manusia sebagai dampak dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Kondisi ini disebabkan karena belum adanya kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dengan kebutuhan industri. Melalui pendidikan dan pelatihan, pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia selalu berkembang dan disesuaikan dengan dinamika kepariwisataan yang selalu berubah.

5. Promosi

Promosi merupakan satuan kegiatan yang meliputi: memperkenalkan, mensosialisasikan, dan mengampanyekan nilai-nilai keberlanjutan dari kegiatan pariwisata. Sekurang-kurangnya ada tiga tujuan promosi dalam pariwisata berkelanjutan.

  • Pertama, untuk meningkatkan kesadaran stakeholder akan prinsip-prinsip berkelanjutan, termasuk di dalamnya mempromosikan sikap dan perilaku yang sesuai kepada seluruh lapisan masyarakat.
  • Kedua, untuk memperkaya informasi tentang pariwisata berkelanjutan. Informasi diperlukan untuk mencegah perilaku yang bisa mengakibatkan kerugian-kerugian material dan non-material terhadap kehidupan generasi masa depan. Jadi, positif atau negatifnya kegiatan pariwisata turut ditentukan akses informasi yang dapat disampaikan.
  • Ketiga, untuk meminimalkan benturan kepentingan antar stakeholder dalam penggunaan sumber daya dan pembangunan sarana/prasarana pariwisata. Semua stakeholder memerlukan pengetahuan dan informasi tentang pariwisata berkelanjutan, dalam rangkaian kegiatan pariwisata. Dengan tersosialisasikannya informasi regulasi diharapkan dapat mengatur perilaku stakeholder dalam semua kegiatannya.

6. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban seluruh stakeholder. Penyelenggaraan yang bertanggungjawab akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsibilitas terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Paradigma sistem perencanaan dan pelaksanaan yang bersifat top-down dan hierarkis pada masa lalu harus diganti dengan paradigma baru. Hubungkan antara lembaga pelayanan pemerintah dan swasta serta masyarakat ke dalam suatu jaringan hubungan yang dinamis dua arah. Pendekatan pelayanan yang bermutu memberikan alat-alat yang bisa digunakan dalam proses ini dan dapat memberikan banyak manfaat.

7. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan mencakup dua fase, yaitu pemantauan tahap perencanaan mencakup pemantauan tujuan-tujuan dan jadwal-jadwal dan pemantauan tahap pelaksanaan. Dalam kedua fase tersebut, pemantauan diarahkan untuk mengawasi prinsip-prinsip berkelanjutan yang dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Agar upaya itu menjadi efektif, maka evaluasi menjadi keharusan yang dilakukan oleh setiap stakeholder. Baik pemantauan maupun evaluasi merupakan salah satu alat manajemen yang dapat membantu meningkatkan efektivitas proses pembangunan.

Monitoring dapat dikatakan sebagai sistem pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui apakah segala sesuatunya berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, pemantauan harus dilakukan dengan cara partisipatif yang melibatkan seluruh pihak dalam melakukan pencatatan, pengukuran, pengumpulan data, pelaksanaan dan saling tukar informasi di antara para pelaku yang berkepentingan.

Kegiatan ini merupakan suatu proses yang terus menerus yang dilakukan secara periodik pada setiap tingkatan implementasi untuk memastikan bahwa dengan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, diharapkan penyelenggaraan kepariwisataan dapat memenuhi syarat-syarat minimal yang sesuai dengan nilai keberlanjutan. Tetapi untuk mendukung prinsip tersebut, diperlukan tiga indikator utama sebagai alat ukur penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan. Secara garis besar, indikator keberlanjutan tersebut adalah: kelestarian lingkungan, perbaikan kondisi sosial budaya, dan peningkatan ekonomi masyarakat.

C. Tujuan Pariwisata Berkelanjutan

Pasal Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan kepariwisataan Indonesia adalah:

  1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
  2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat,
  3. Menghapus kemiskinan,
  4. Mengatasi pengangguran,
  5. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya,
  6. Memajukan kebudayaan,
  7. Mengangkat citra bangsa,
  8. Memupuk rasa cinta tanah air,
  9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa,
  10. Mempererat persahabatan antarbangsa.

D. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

1. Definisi Pembangunan Pariwisata

Menurut Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2010-2025. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  • Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
  • Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi-disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Jadi disimpulkan, pembangunan pariwisata adalah suatu proses perubahan untuk menciptakan nilai tambah dalam segala aspek bidang pariwisata, mulai dari sarana prasarana, objek daya tarik wisata (ODTW), dan aspek-aspek lainnya.

2. Tujuan Pembangunan Pariwisata

Adapun tujuan dari pembangunan kepariwisataan nasional adalah sebagai berikut:

  • Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
  • Mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab;
  • Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan
  • Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu menyinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, kebijaksanaan yang digariskan adalah yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata berupa keadaan alam, flora dan fauna, hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan model bagi perkembangan dan peningkatan kepariwisataan di Indonesia. Model ini harus dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan untuk berbagai tujuan nasional, termasuk untuk masyarakat dan persahabatan antarbangsa.

3. Upaya Mewujudkan Pembangunan Pariwisata

Dalam mengembangkan dan meningkatkan kepariwisataan juga harus memperhatikan nilai-nilai budaya bangsa yang menuju ke arak kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan, kesusilaan, dan ketertiban umum guna memperkokoh jati diri bangsa dan dalam rangka perwujudan wawasan nusantara. Karena itu, untuk mewujudkan pembangunan pariwisata harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  • Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya.
  • Nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
  • Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup.
  • Kelanjutan dari usaha pariwisata itu sendiri.

Selain itu, juga harus memperhatikan asas perikehidupan dalam keseimbangan, yaitu di mana penyelenggaraan kepariwisataan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan kehidupan sosial budaya serta hubungan antar manusia dalam upaya meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia. Sedangkan asas kepercayaan pada diri sendiri adalah segala usaha dan kegiatan kepariwisataan harus mampu membangkitkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan diri sendiri, serta dilakukan dalam rangka keseimbangan aspek materiil dan spiritual.

4. Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata

Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Indonesia dimaksudkan agar daya tarik wisata yang sedemikian banyak dimiliki bangsa Indonesia dapat dikenal. Baik oleh masyarakat Indonesia sendiri maupun masyarakat dunia serta dapat didayagunakan secara optimal, dengan tetap menjaga keutuhan dan keasliannya, serta menghindarkan dari kerusakan. Sebaliknya, dengan adanya penyelenggaraan kepariwisataan tersebut harus senantiasa ditingkatkan. Dengan kepariwisataan terdapat keterkaitan yang erat antara kegiatan kepariwisataan dalam aspek sosial yang menyangkut hubungan antara manusia, yaitu wisatawan dengan masyarakat lokal di daerah tujuan wisata. Di samping itu, kegiatan ini tidak menutup kemungkinan akan membawa dampak terhadap lingkungan fisik di daerah tujuan tersebut.

Berdasarkan undang-undang tersebut kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu:

  • Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, serta hubungan antara manusia dan lingkungan.
  • Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman sosial budaya, dan kearifan lokal.
  • Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proposionalitas.
  • Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.
  • Memberdayakan masyarakat setempat.
  • Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat, dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistem dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.
  • Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata.
  • Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Sistem Kepariwisataan Nasional

Perlu diketahui juga bahwa sistem kepariwisataan nasional dilandasi oleh konsep kehidupan bangsa Indonesia yang berkesinambungan, yaitu hubungan manusia dengan masyarakat dan manusia dengan lingkungan alam. Baik yang berupa sumber daya alam maupun kondisi geografis dengan menggunakan pendekatan ketahanan nasional. Hubungan secara vertikal manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, menempatkan nilai-nilai agama sebagai nilai tertinggi dalam pembangunan kepariwisataan nasional. Segala usaha dan kegiatan pembangunan kepariwisataan digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika kepariwisataan nasional.

Masyarakat Indonesia dengan segala hasil budayanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi titik sentral, subjek pembangunan dan kekuatan dasar pembangunan kepariwisataan. Peran serta dan keterlibatan masyarakat secara langsung menjadi hal yang utama dalam wujud partisipasi masyarakat secara nyata. Kekuatan inti untuk menggerakkan roda pembangunan pariwisata dilakukan oleh pelaku utama, yaitu dunia usaha pariwisata, masyarakat, dan pemerintah. Peran pemerintah hanyalah sebagai fasilitator atau sebagai pemacu, sedangkan swasta dan masyarakat merupakan pelaku-pelaku langsung dalam kegiatan pariwisata.

E. Aspek yang Mempengaruhi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

1. Aspek Ekonomi

Meliputi aspek ekonomi, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang dan dapat meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan alam, masyarakat dan ekonomi untuk menaikkan kesejahteraan generasi masa depan. Jadi, jika generasi saat ini bisa maju maka masyarakat bisa mencapai kesejahteraan. Sehingga kemudian terdapat alur ekonomi yang berjalan terus menerus, tanpa mengurangi tingkat kesejahteraan dari generasi ke generasi. Aspek yang terdiri dari ekonomi sebagai berikut:

  • Memaksimalkan kesejahteraan manusia;
  • Memastikan adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam;
  • Menciptakan iklim usaha.

2. Aspek Sosial

Aspek sosial, maksudnya dipengaruhi oleh manusia sebagai pendukung komunitas dalam hal interaksi sosial, interelasi, dan interdepensi. Hal-hal yang merupakan perhatian utama dalam aspek sosial adalah stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pertahanan keanekaragaman budaya, dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Aspek yang terdiri dari sosial sebagai berikut:

  • Memastikan adanya distribusi yang baik dari biaya dan keuntungan dari pembangunan di semua aspek kehidupan;
    Menghargai dan meningkatkan perhatian terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan masyarakat dan politik, budaya ekonomi dan keamanan.

3. Aspek Pemerintahan

Aspek yang terdiri dari pemerintahan sebagai berikut:

  • Mendukung wakil rakyat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan;
  • Mendorong kebebasan usaha dengan memberikan insentif, kebijakan dan sistem yang mendukung;
  • Meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan akurasi informasi;
  • Meningkatkan akuntabilitas.

4. Aspek Lingkungan

Faktor lingkungan (ekologi) yang diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, aspek ekologi merupakan aspek yang banyak disorot ketika membahas tentang sustainable design. Hal ini disebabkan karena aspek ini terkait langsung dengan faktor-faktor alami yang ada di bumi yang kita pijak ini. Sehingga hal-hal yang menunjukkan degradasi lingkungan jelas terlihat dan terasa. Aspek yang terdiri dari lingkungan sebagai berikut:

  • Meminimalkan sampah dan kerusakan lingkungan;
  • Meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap sumber daya alam dan lingkungan;
  • Melindungi modal alam yang kritis/penting.

F. Dampak Ekonomi dan Sosial Pariwisata Berkelanjutan

Masyarakat dalam lingkungan suatu obyek wisata sangatlah penting dalam kehidupan suatu obyek wisata karena mereka memiliki budaya yang dapat menjadi daya tarik wisata, dukungan masyarakat terhadap tempat wisata berupa sarana kebutuhan pokok untuk tempat obyek wisata. Tenaga kerja yang memadai di mana pihak pengelola obyek wisata memerlukannya untuk menunjang keberlangsungan hidup obyek wisata dan memuaskan masyarakat yang memerlukan pekerjaan di mana membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Menurut Joseph D. Fritgen dalam Kurniawati (2013), pengembangan suatu obyek wisata yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan pendapatan ekonomi yang baik juga untuk komunitas setempat. Menurut Hadinoto (1996), bahwa suatu tempat wisata yang direncanakan dengan baik, tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi yang memperbaiki taraf, kualitas, dan pola hidup komunitas setempat, tetapi juga peningkatan dan pemeliharaan lingkungan yang lebih baik. Menurut Mill dalam bukunya yang berjudul “The Tourism International Business” (2000, p. 168-169), menyatakan bahwa: “pariwisata dapat memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah dan dapat menaikkan taraf hidup melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut”.

Bila dilakukan dengan benar dan tepat maka pariwisata dapat memaksimalkan keuntungan dan dapat meminimalkan permasalahan. Penduduk setempat mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan obyek wisata, karena penduduk setempat mau tidak mau terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kepariwisataan di daerah tersebut. Misalnya bertindak sebagai tuan rumah yang ramah, penyelenggara atraksi wisata dan budaya khusus (tarian adat, upacara-upacara agama, ritual, dan lain-lain). Produsen cendera mata yang memiliki kekhasan dari obyek tersebut dan turut menjaga keamanan lingkungan sekitar sehingga membuat wisatawan yakin, tenang, aman selama mereka berada di obyek wisata tersebut. Akan tetapi apabila suatu obyek wisata tidak dikembangkan atau ditangani dengan baik atau tidak direncanakan dengan matang, dapat menyebabkan kerusakan baik secara lingkungan maupun dampak-dampak negatif terhadap ekonomi maupun sosial.

G. Contoh Pariwisata Berkelanjutan

1. Kampung 99 Pepohonan

Kampung 99 Pepohonan adalah tempat hunian sekaligus lingkungan pertanian terpadu yang dikembangkan sebagai tempat wisata yang mengintegrasikan keberlanjutan antara lingkungan, masyarakat, dan pendapatan penduduk dan pengelola setempat. Dibangun dengan konsep kesatuan dengan alam Kampung 99 Pepohonan berlokasi 14 Km dari tol Fatmawati dengan alamat lengkap, Jl. KH. Muhasan II, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat.

Sebagai kota resapan, Kota Depok berperan strategis dalam pengendalian air khususnya untuk wilayah Jabodetabek. Seperti diketahui wilayah Jabodetabek sering mengalami kekeringan (kekurangan air) di musim kemarau dan bencana alam banjir saat musim hujan, sehingga pengendalian air permukaan (run-off). Melalui pengembangan kawasan pariwisata berkelanjutan seperti Kampung 99 Pepohonan ini diharapkan dapat mendukung resapan dan penampungan air secara maksimal mengingat letak Depok sebagai bagian dari hulu (upstream) penting bagi kota sekitarnya seperti Jakarta, Bekasi, dan Tangerang sebagai daerah buffer.

2. Pantai Pangandaran

Objek wisata yang merupakan primadona pantai di Jawa Barat ini terletak di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran dengan jarak ± 92 km arah selatan kota Ciamis, memiliki berbagai keistimewaan seperti:

  • Dapat melihat terbit dan tenggelamnya matahari dari satu tempat yang sama.
  • Pantainya landai dengan air yang jernih serta jarak antara pasang dan surut relatif lama sehingga memungkinkan kita untuk berenang dengan aman.
  • Terdapat pantai dengan hamparan pasir putih.
  • Tersedia tim penyelamat wisata pantai.
  • Jalan lingkungan yang beraspal mulus dengan penerangan jalan yang memadai.

Dengan adanya faktor-faktor penunjang tadi, maka wisatawan yang datang di Pangandaran dapat melakukan kegiatan yang beraneka ragam: renang, berperahu pesiar, memancing, keliling dengan sepeda, para sailing, jet ski dan lain-lain.

Adapun acara tradisional yang terdapat di sini adalah Hajat Laut, yakni upacara yang dilakukan nelayan di Pangandaran sebagai perwujudan rasa terima kasih mereka terhadap kemurahan Tuhan YME dengan cara melarung sesajen ke laut lepas. Acara ini biasa dilaksanakan pada tiap-tiap bulan Muharam, dengan mengambil tempat di Pantai Timur Pangandaran.

Event pariwisata bertaraf internasional yang selalu dilaksanakan di sini adalah Festival Layang-layang Internasional (Pangandaran International Kite Festival) dengan berbagai kegiatan pendukungnya yang bisa disaksikan pada tiap bulan Juni atau Juli.

3. Geopark Kaldera Batur

Geopark Kaldera Batur yang terletak di daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Geopark atau disebut taman bumi itu merupakan suatu kawasan yang istimewa di atas bumi. Tempat ini dilindungi dan dijaga kelestariannya karena memiliki nilai ekologi dan warisan budaya yang berfungsi sebagai daerah konservasi dan riset ilmu pengetahuan, edukasi, pelestarian budaya, peningkatan peranan wanita, serta bermanfaat bagi penduduk di sekitarnya.

Geopark Kaldera Batur resmi masuk dalam jaringan geopark dunia (Global Geopark Network) UNESCO pada 20 September 2012 yang lalu, pada Konferensi Geopark ke-11 di Portugal. Dengan masuknya Kaldera Gunung Batur dalam jaringan geopark dunia, tempat tersebut dipastikan akan kedatangan banyak tamu. Para peneliti dan ribuan turis mancanegara pasti akan penasaran dan ingin mengunjunginya. Bahkan, turis lokal seperti kita pun pasti tertarik dan ingin tahu apa keistimewaan tempat itu.

Kawasan Kaldera Gunung Batur terbentuk sekitar 20-an ribu tahun yang lampau. Kaldera ini terbentuk karena runtuhnya atau merosotnya permukaan tanah dan bebatuan ke perut Bumi karena kosongnya kantung magma di bawah gunung berapi. Kaldera Gunung Batur ini sangat unik karena memiliki beberapa kaldera di dalamnya. Di dalam kaldera pertama, terbentuk kaldera kedua yang berbentuk melingkar. Di tengah kaldera muncul gunung berapi Gunung Batur dengan ketinggian 1.717 meter. Di dalam kaldera tersebut juga terdapat danau yang berbentuk bulan sabit yang panjangnya sekitar 7,5 km dan lebar 2,5 km.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaruh positif pembangunan pariwisata sudah tidak perlu diragukan lagi seperti pendapatan nilai tukar valuta asing, penerimaan devisa akibat adanya konsumsi wisatawan, penyerapan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur pariwisata yang turut dinikmati oleh masyarakat lokal, dan di beberapa destinasi pariwisata juga sebagai generator pemberdayaan perekonomian masyarakat lokal.

Pengembangan kepariwisataan berkaitan erat dengan pelestarian nilai-nilai budaya bangsa dan potensi keindahan serta kekayaan alam yang dimiliki. Pemanfaatan sumber daya alam tidak selalu dapat diartikan sebagai eksploitasi, namun lebih diartikan sebagai tindakan mengelola, memanfaatkan dan melestarikan setiap potensi yang ada, di mana potensi tersebut dirangkai menjadi satu daya tarik wisata. Oleh karena itu pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Bidang Pariwisata yang dimiliki daerah sebaiknya dikelola oleh masing-masing masyarakat daerah.

B. Saran

Pentingnya kesadaran bersama sangat diperlukan, jadikan Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kebudayaan dan sejarahnya bangga melestarikan pariwisata lama yang merupakan warisan leluhur kita.

DAFTAR PUSTAKA

Bjorn, Hettne. 2001. Teori Pembangunan dan Tiga Dunia. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama.

H. Kodhyat. 1996. Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia. Jakarta: Grasindo.

Hadinoto, Kusudianto. 1996. Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Pitana, I Gde. 2005. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: Andi.

Download Contoh Makalah Pariwisata Berkelanjutan.docx

MOHON MATIKAN AD BLOCK
TERIMA KASIH